5 Akuntabilitas Pemerintah Yang Diharapkan Masyarakat

Akuntabilitas atau kadang disebut dengan responsibilitas (responsibility) sering didefinisikan sebagai pertanggungjawaban. Namun kedua hal tersebut sebenarnya memiliki perbedaan. Untuk memahami konsep akuntabilitas sangat dibutuhkan suatu analisis yang jelas dan mendalam sehingga tidak tumpang tindih dengan pengertian  antara akuntabilitas dengan responsibilitas.




Konsep akuntabilitas ini dijabarkan dengan sangat sederhana oleh berbagai referensi. Dalam literatur Australia, konsep akuntabilitas ini sering dipahami dalam dua pengertian, (1) berkaitan dengan virtually interchangeable (dapat dipertukarkan dengan sebenar-benarnya), dan (2) berkaitan dengan closely related (terdapat saling keterkaitan yang bersifat tertutup).  Sementara itu, responsibilitas mempunyai sejumlah konotasi termasuk di dalamnya kebebasan untuk bertindak, kewajiban untuk memuji dan menyalahkan, dan perilaku baik yang merupakan bagian dari tanggung jawab seseorang.
Jadi akuntabilitas dan resposibilitas saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh. Dalam beberapa kajian disebutkan bahwa akuntabilitas lebih baik dan berbeda dengan resposibilitas. Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan tertulis sedangkan responsibilitas didasarkan atas kebijaksanaan. Akuntabilitas merupakan sifat umum dari hubungan otoritasi asimetrik misalnya yang diawasi dengan pengawasnya, agen dengan prinsipal, yang mewakili dengan yang diwakili, dan sebagainya.



Selain itu, kedua konsep tersebut sebetulnya juga mempunyai perbedaan fokus dan cakupannya. Responsibility lebih bersifat internal sebagai pertanggungjawaban bawahan kepada atasan yang telah memberikan tugas dan wewenang, yang biasanya terbatas pada bidang keuangan saja,  sedangkan akuntabilitas lebih bersifat eksternal sebagai tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh para pejabat atau aparat. Ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya pada bidang keuangan saja, tetapi meliputi:
1.       Fiscal Accountability
Akuntabilitas yang dituntut masyarakat berkaitan pemanfaatan hasil perolehan pajak dan retribusi atau pendapatan lainnya.
2.       Legal accountability
Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang maupun peraturan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah.
3.       Program accountability
Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai program-program yang telah ditetapkan targetnya.
4.       Process accountability
Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengolah dan memberdayakan sumber-sumber potensi daerah secara ekonomi dan efisien.
5.       Outcome accountability
Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.




Kelima akuntabilitas tersebut yang butuh dipahami oleh penyelenggara pemerintah, baik oleh legislatif maupun oleh eksekutif,  sehingga apa yang rencanakan, dilaksanakan hingga dicapai terarah dan terukur.
Spread the love

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: